Ketika Jokowi Harus Membereskan Proyek Tol
BEBERAPA tahun lalu atau tahun 2015, saya diminta teman direksi BUMN mendampinginya rapat dengan pemilik konsesi Jalan Toll. Yang bicara direksinya orang asing. "Tarif toll pada konsesi kami termasuk mahal yaitu, di atas Rp 1000 per km. Traffic diatas 20.000 perhari."
Berdasarkan Cash flow dan forecasting investment ratio, 10 tahun bisa pulang modal. "Jadi wajar kalau minta harga Rp. 500 miliar untuk melepas konsesi itu," katanya.
Saya tahu. Bukan hanya 500 miliar tetapi juga saham. Maklum, sesuai aturan konsesi itu tidak bisa dipindahkan tangankan sebelum jadi. Kalau mau ambil alih maka keberadaan mereka harus dipertahankan.
"Kami minta saham goodwill 20%." Benarkan. Saya tersenyum saja mendengar proposal mereka itu. Saya diam saja. Tidak mau komentar. Setelah meeting teman saya tanya sikap saya.
"Gimana pendapat kamu?
"Anda kan BUMN. Ngomong aja ke Jokowi. Batalkan Konsesi mereka. Keluarkan konsesi baru atas nama BUMN."
"Engga gampang. Mereka kan menang tender."
"Loh kan udah menang. Kenapa engga dibangun? Kalau engga ada modal, ya kembalikan ke negara konsesi itu. Kok enak saja. Modal surat doang tapi berhak dapat duit Rp 500 miliar. Gila itu. Menteri PU harus bersikap bela negara. Sampaikan usulan ke Jokowi. Batalkan konsesi itu," kata saya geram.
"Tapi engga mudah lah. Kan dia menang tender berkat lobi politik dan kekuasaan."
"Loh kan menang tendernya buka era Jokowi. Era SBY dan Soeharto. Kenapa takut?
"Ya, memang presiden berganti. Tapi sistem engga berubah," ujar teman saya tersenyum.
Utang Waskita Karya yang menggunung itu atau hampir Rp 100 triliun karena 80% jalan toll dibangun lewat akusisi atas konsesi toll yang sudah dikuasai swasta.
Waskita dapat tekanan melaksanakan penugasan Presiden untuk membangun jalan tol dengan cepat. Situasi ini memang dilema. Mau bangun tapi semua ruas toll sudah dikavling di era Pak Harto dan SBY.
Mau cabut , pasti ribut dengan partai yang backup. Politik pasti terguncang. Jokowi engga mau ribut. Terpaksa Waskita membeli konsesi itu dengan harga mahal. Selembar surat harganya ratusan miliar. Artinya, belum jalan, sudah rugi itu proyek.
Kenapa Jokowi engga berani? Pemain tol era Pak Harto dan SBY itu memang orang yang sangat dekat dengan kekuasaan. Contoh, Mbak Tutut, Tommy, HT, Bakri, JK, Erwin dan Sandi dan lainnya.
Mau lawan mereka? Calon Gubernur DKI yang diusung PDI Perjuangan saja tumbang di DKI oleh mereka. Mereka bisa lakukan apa saja kalau bisnis mereka terganggu. Bahkan mereka bisa pakai gerombolan berdaster dan berjaket kuning untuk demo berjilid jilid.
Nah, tugas Jokowi selama dua periode secara tidak langsung, sadar atau tidak, memang membersihkan kasus mereka agar clean. Agar lebih clean, nanti akan ada Tax Amnesti Jilid 2. Maka the mission accomplish. Terima kasih rakyat. Anda semua pantas dapat bintang.
Sumber: Erizeli Jely Bandaro Facebook), 11 November 2021.
