Membongkar Manuver Kubu 02 (Partai Berkarya) di OTT Amplop “Serangan Fajar” Caleg Golkar dan Bau Amis KPK yang Mulai Berpolitik

SEDANG hot kasus OTT KPK dengan barang bukti sekitar 400.000 amplop milik anggota DPR @Golkar5 Bowo Sidik yang diduga akan digunakan untuk “Serangan Fajar”. Golkar adalah koalisi @jokowi , maka kbu @prabowo ramai-ramai menggiring opini bahwa itu amplop untuk pemenangan jakowi di pilpres.

Kasus OTT ini juga tidak disia-siakan oleh media-media yang memang sudah “dibeli” oleh kubu @Prabowo seperti vivanews yang memframing seolah-olah amplop itu berlogo jempol. Hal itu juga didukung oleh gimmick @KPK_RI yang cukup aneh dalam kasus ini.

Namun fakta yang publik tidak banyak tahu adalah yang terlibat dalam OTT adalah Bowo Golkar, dan  ini adalah Bowo dengan PT Humpuss Transportasi Kimia, perusahaan milik @hputrasoeharto (Ketum @BerkaryaOfc). Mereka korupsi pupuk. Tommy (Soeharto) itu di kubu siapa?

Bahkan, transaksi haram Bowo dan perusahaan @hputrasoeharto juga dilaksanakan di Gedung Granadi, yang sebelumnya merupakan kantor DPP Partai Berkarya. Gedung itu sampai sekarang adalah kantor tetap Titiek Soeharto, ibu negara imajiner para pendukung @prabowo . Sudah paham?

Gedung Granadi adalah saksi bisu aksi korupsi selama puluhan tahun rezim Orba. Oleh pengadilan gedung itu diputuskan menjadi aset negara, namun sampai sekarang keluarga Soeharto yang kini total mendukung @prabowo, masih belum mau mengembalikan gedung itu.

Dari sini harusnya semakin jelas, dari mana uang di dalam amplop yang di OTT KPK dan di mana transaksi itu dilakukan. Semuanya itu justru ada di kubu 02 via keluarga Cendana. Pertanyaan selanjutnya, bukankah Golkar mendukung lawan dari @prabowo? @makLambeTurah pertnyaannya apakah @Golkar5 solid?

Dari hasil survei diketahui hampir setengahnya kader atau pemilih @Golkar5 justru mndukung @Prabowo. Gak heranlah, Golkar adalah partai yang besar di zaman Soeharto. Banyak kroni Soeharto yang masih memegang kendali di @Golkar. Survei Litbang Kompas pun membuktikannya.

Bahkan banyak tuan tanah/elite Golkar yang terganggu dengan kebijakan @jokowi yang membagi-bagikan tanah kepada rakyat. Tanah mereka terancam dibagikan ke rakyat. Mereka keberatan dengan azas keadilan, salah satunya Erwin Aksa.

Jika melihat perjalanan karir politik Bowo Sidiq, yang dimulai dari aktif di Organisasi Kepemudaan Golkar (Kosgoro) tahun 1998, maka kita tidak cukup sulit untuk paham bahwa Bowo dekat atau bahkan bagian dari keluarga Cendana, keluarganya @hputrasoeharto.

Jadi, 'bisa saja' memang Bowo berencana menjatuhkan nama @jokowi yang merupakan skenario licik dari kubu 02 yang sudah terbiasa bermain kotor. Tidak menutup kemungkinan juga, Bowo dimanfaatkan/“dijebak” oleh @hputrasoeharto. Ya, anak itu memang sudah biasa bertindak kriminal.

Selain fakta bahwa kubu 02 via Cendana yang (diduga) sebenarnya terlibat penuh dalam kasus OTT Amplop serangan fajar, saya juga mencium bau amis dari “gimmick” @KPK_RI dalam kasus ini. Perilaku KPK dalam kasus ini cenderung memberi celah bagi kubu 02 menyerang kubu 01 dengan menutupi barang bukti.

KPK juga terbiasa membiarkan para penyidiknya memberi info yang seolah benar kepada wartawan. Info itu akhirnya menjadi wacana liar. Lihat saja dalam berita di @asumsico, ada penyidik yang berbicara kepada media tanpa mau bertanggung jawab menyebut siapa namanya.

Apesnya, KPK sudah dianggap sebagai malaikat dan dewa tanpa cacat oleh publik. Jadi, segala perilaku @KPK_RI yang melanggar etika politik dan bertentangan dengan hukum, dapat hilang seketika di benak publik. Saya sepakat pemberantasan korupsi, tapi saya tidak sepakat jika KPK berpolitik!

KPK yang berpolitik sudah sangat jelas terlihat, khususnya akhir-akhir ini. Mulai dari meng-OTT Ketum @DPP_PPP (koalisi 01), hingga OTT Caleg Golkar. Sampai di mana kasus korupsi yang dilakukan oleh elit @Official_PAN Taufik Kurniawan? Anak kesayangan Amien Rais?

Atau memang ini strategi @KPK_RI yang sengaja menahan untuk mengungkap kasus korupsi yang berkaitan dengan kubu lawan 02 menjelang Pemilu agar itu lebih lekat di benak masyarakat yang akan memilih secara psikologi politik? Apa pun alasannya KPK tidak boleh berpolitik!

Bahkan ada info yang beredar, saat ini KPK tengah mngincar dan terus mencari-cari kesalahan orang terdekat @jokowi untuk dikasuskan, namun hingga kini belum dtemukan bukti. Tujuannya jelas, untuk meruntuhkan persepsi rakyat bahwa Jokowi sosok yang jujur. Mereka ingin menggulingkan Jokowi di Pilpres 2019.

Manuver KPK itu didalangi oknum di KPK, khususnya kubu Novel Baswedan yang memang diisi oleh penyidik-penyidik yang radikal. Tidak percaya? Datanglah ke @KPK_RI saat konperensi pers, karena saya mendapat info dari wartawan, pakaian penyidik mengarah ke Islam radikal, celana ngatung, jilbab panjang.

Ulah kubu @novelbaswedan tentu menghambat kinerja, karena mereka bahkan bisa memilah-milah kasus, mengatur siapa saja yang diterima jadi penyidik baru, jaksa penuntut baru. Semua harus sealiran dan sekubu dengan mereka, yaitu Islam garis keras yang kita kenal membenci Jokowi.

Kubu Novel  Baswedan juga terus berkoordinasi dengan mantan komisioner KPK untuk mengintervensi KPK saat ini. Novel merupakan kader dari mntan Komisioner Bambang Widjajanto dan Busyro Muqodas. Hingga kini, mereka masih bisa “campur tangan” keputusan internal KPK.

Jangan heran, jika kini KPK seolah terlihat habis-habisan mengincar dan memburu orang-orang di kubu Jokowi karena kita tahu di mana posisi politik Bambang Wijojanto dan Busyro saat ini. Ya, mereka semua ada di kubu @prabowo. Bahkan, Novel sekali pun.

Apakah Novel Baswedan adalah malaikat tanpa dosa seperti yang dikampanyekan oleh @Dahnilanzar? Tidak! Bahkan dia pernah membuat cacat orang dengan menembak kaki orang itu tanpa prosedur saat masih berpangkat Iptu di Bengkulu. Dia bahkan sudah diputus bersalah oleh internal Kepolisian.

Terkadang, kenyataan memang pahit, kenyataan bahwa KPK tidak sepenuhnya suci dan mulai berpolitik harus kita terima walau itu pasti akan menyakitkan. Khususnya untuk pihak yang selama ini mendewakan KPK. Percayalah, politik itu terkadang di luar nalar. Sudah seharusnya @KPK_RI tidak boleh berpolitik!

Sumber : Front Pembela Cikeas (@LaskarCikeas), 29 Maret 2019.