Yakin, Kalian Mau Balik ke Era Soeharto?
MAU balik ke era Soeharto. Sadar nggak sih selama 32 tahun dulu kita dipimpin oleh tukang pakai sarana umum. Bagaimana keluarga mereka mengumpulkan kekayaan dengan memakai sarana milik negara. Dengan modal dengkul saja mereka bisa membuka peternakan sebesar 720 hektar di Tapos.
Sapi bantuan dari Australia diangkut kapal angkatan laut. Setelah disilangkan di Tapos, dikirimkan ke propinsi, Sigit bikin PT Bayu Air yang modalnya pesawat Hercules AURI. Jadi PT ini benar bermodal bayu alias angin. Hercules tinggal ditutup logo dan diganti dengan PT Bayu Air.
Kita juga melihat cara yang sama yang dilakukan Tutut. Ketika dia mulai membuka TPI, dia menggunakan stasiun TVRI. Tommy bikin rally di Sumatera pakai area PTP PTP. Jadi anak-anak Soeharto ini lebih terang-terangan dalam menggunakan fasilitas umum.
Jadi, bisa dikatakan bahwa sesudah tahun 1970-an, yayasan-yayasan Soeharto menjadi semakin personalized. Pak Harto dengan yayasan Trikora-nya, dan Bu Tien dangan Yayasan Harapan Kita-nya. Jadi bukan lagi tentara yang dilibatkan, tetapi sudah keluarga. Bisnis!
Pertanyaan dari genderuwo, memang ada bukti kalau uang yayasan tersebut masuk ke kantong pribadi mereka? Bukti nyata hanya dipegang oleh bendahara itu. Dan bendahara yayasan itu kalau bukan dipegang oleh keluarga, pasti orang kepercayaan seperti Hediyanto untuk Yayasan Dharmais.
Di sini mereka berlindung di balik hukum. Di Indonesia, mereka yang punya yayasan adalah para pendirinya. Seperti juga arena balap mobil Sentul. Katanya, Sentul bukan milik Tommy tetapi milik Yayasan Tirasa. Kebetulan saja dulu ketua yayasannya adalah Tommy.
Masuk kantong sendiri. Kita melihat berapa banyak pemasukan yayasan-yayasan itu dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan. Kalau tidak seimbang, misalnya pemasukan yayasan itu milyaran atau trilyunan, sementara charity-nya hanya jutaan, lantas ke mana saldo uang tersebut?
Bisnisnya dimulai dengan todongan seperti Sigit di Busang. Bisa dikatakan perusahaan Kanada meminta Sigit menjadi pemegang saham 10 persen karena diberitahu iklim bisnis di Indonesia. Contoh lain, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi misalnya punyai 20 persen saham di jalan tolnya Tutut.
Bagaimana perusahaan swasta bisa memerintahkan Gubernur Jawa Barat menyediakan tanah berpuluh hektar. Mereka bisa memerintah Menteri PU, saat itu Sutami, untuk menyediakan sarana dan irigasi. Bagaimana mereka bisa memerintahkan KASAL menyediakan kapal. KASAU menyediakan pesawat.
Saat itu Pak Harto bilang perusahaan swasta bukan punya saya. Ini punya anak saya. Orang lain memutus jalur-jalur bisnisnya dengan Petisi 50. Orang lain lagi misalnya petani atau orang-orang yang tergusur yang protes, langsung dihadapi dengan aparat yang represif. Mau balik ke jaman situ lagi ?
Ogah. Soeharto buat fondasi untuk kekayaan keluarganya dengan menciptakan sistem patron yang berskala nasional selama 32 tahun. Anak-anaknya lalu jadi calo untuk pembelian dan penjualan dari produk-produk minyak, plastik, senjata, bagian pesawat dan petrokimia yang dimiliki pemerintah.
Sejak than 1967, Soeharto mengutarakan pendapatnya bahwa 5 % atau 10 % komisi bagi pejabat yang menangani proyek adalah wajar. Dalam peringatan SU 1 Maret 1994 di Yogjakarta. Soeharto bilang “ Kewajiban kita merawat keluarga karena kita sudah banyak berbuat bagi bangsa“.
Ini artinya, berdasarkan falsafah hidupnya. Ketika memilih mana yang lebh penting antara kepentingan keluarga dan nilai nilai anti korupsi. Jelas Soeharto memilih keluarga. Mereka mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah.
Para bankir takut untuk menanyakan pembayaran kembali. Subarjo Joyosumarto, managing director BI menyatakan saat itu, “ ada sebuah situasi yang membuat sukar bagi Bank-Bank negara untuk menolak mereka (anak anak Soeharto)“.
Mereka bisa alihkan kredit yg diterima untuk pihak lain. Seperti Titik Soeharto mendapat kredit Bank Pemerintah, 172 juta dollar lalu mengalihkan ke Hashim iparnya, untuk beli saham Bank Papan Sejahtera. Padahal hal itu dilarang BI pakai pinjaman Bank untuk beli saham Bank lain.
Ini bukan hanya anak anak Soeharto tapi juga cucu cucunya. Persaingan semakin keras ketika para cucu mulai cari berbagai monopoli di bisnis pinggiran. cucu Suharto, Ari Sigit, merencanakan skema penjualan stiker pajak minuman bir dan alkohol sebesar $ 0,25 per-botol di Indonesia. Ari Sigit sudah kerap muncul di Departemen departemen atau BUMN, untuk minta proyek. Ngeri. Mau Ball ke jaman itu Mbak ?
Sumber : Iman Brotoseno (@imanbr), 15 November 2018.
